Sabtu

23 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 11 Juli 2013 | 23:42 WIB

    Telah dibaca 2137 kali

    Mental Imigrasi Lemah, Tenaga Asing Ilegal Keliaran di PLTU P.Susu dan Marwah Bangsa pun Murahan

    Budiman Pardede
    Komisi A, D dan E DPRDSU membahas ratusan tenaga asing ilegal yang bekerja di proyek PLTU P. Susu, Kamis (11/7/2013) di gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Sebanyak 113 tenaga asing ilegal terindikasi bekerja pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN di Pangkalan Susu Kab Langkat. Padahal, sejak proyek dimulai tahun 2009, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Kementerian Tenag Kerja (Kemenaker) RI cuma 17 orang. Lemahnya mental aparat Imigrasi disebut-sebut membuat marwah bangsa kian murahan di mata dunia tatkala tenaga asing ilegal yang bekerja di sana bertambah terus hingga 130 orang.

     

    Fakta miris 'marwah bangsa murahan di mata dunia' tersebut terungkap jelas saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Komisi A, D dan E, Kamis siang (11/7/2013) di gedung DPRDSU. Dihadiri jajaran terkait seperti Disnaker Sumut, Disnaker Langkat, Poldasu, Polres Langkat, Camat Pangkalan Susu, Kapolsek Pangkalan Susus, PT Guandong Power Engineering Coorporation (GPEC), PT Saga dan beberapa unsur terkait lain, agenda menyangkut keberadaan 113 tenaga kerja asing yang terindikasi ilegal dibahas serius oleh Komisi A.

     

    Pengamatan MartabeSumut di lokasi pertemuan, pimpinan rapat H Syamsul Hilal, Hasbullah Hadi dan HM Affan, tampak kelabakan mengendalikan kritik-kritik tajam dari anggota Komisi A yang hadir seperti Drs H Raudin Purba, Bustami HS, Amsal Nasution, Isma PA Pulungan dan Arlene Manurung. Raudin Purba, misalnya. Menurut politisi PKS itu, dirinya sangat terpukul mengetahui ratusan tenaga kerja asing berkeliaran dengan bebas di Langkat/Indonesia tanpa kelengkapan dokumen bekerja yang sah. "Murah sekali marwah bangsa ini di mata dunia kalau orang asing begitu mudahnya masuk ke Indonesia. Ini adalah fakta yang saya peroleh saat Reses pada 3-7 Juni 2013 lalu. Saya terjum langsung ke lokasi proyek PLTU. Saya merasa sedih dan aneh apalagi awalnya tidak diberi masuk. Sampai saat ini saya tidak nyaman dengan tenaga asing ilegal yang dipekerjakan tanpa identitas sah. Apakah PLN tahu keberadaan ratusan tenaga asing ilegal itu? Apakah Imigrasi dan polisi tahu situasi di perusahaan itu? Kenapa pembiaran ini terjadi begitu lama," tanya Raudin dengan nada lantang.

     

    Mental Aparat Imigrasi Lemah

     

    Caleg DPR RI 2009-2014 dari Dapil Sumut 3 ini menduga kuat, mental aparat Imigrasi sangat lemah dan harus dicari tahu sebabnya sehingga penyebab pembiaran pelanggaran kurun waktu 4 tahun bisa disingkap ke permukaan . "Ketika saya ke lokasi, malah ada aparat polisi yang standby di sana. Polisi sepertinya tutup mata, mustahil polisi tidak tahu masalah ini. Kita perlu konfirmasi ke polisi," ingat Raudin, sembari mengimbau PT GPEC dan PT Saga selaku pemegang kontrak utama proyek PLTU peduli terhadap warga setempat khususnya saat bulan Ramadhan.

     

    Hal senada dilontarkan Amsal Nasution. Menurut dia, ada kepentingan tersembunyi dari oknum-oknum aparat terkait sehingga berani mempekerjakan pihak asing tanpa prosedur. "Ini proyek besar dengan kapasitas 10 ribu MW listrik. Sejak kapan memakai tenaga asing? Berapa dilaporkan, berapa memenuhi syarat? Ada gak laporan ke Disnaker Sumut dan Langkat ? Saya rasa bukan GPEC saja masalah ini terjadi tapi banyak perusahaan lain yang lewat jalur belakang. Ini bukan proyek kecil, jadi tidak bisa serta merta. Masalah ini harus clear. Saya minta diusut pelanggaran hukum/aturan atau marwah Negara Indonesia akan dianggap sepele oleh pihak asing hanya karena lemahnya mental aparat Imigrasi yang kita duga telah menerima suap uang," sindir Amsal.

     

    Jangan Biarkan Marwah Negara Rusak


    Bustami HS lebih keras lagi. Kendati sejak awal pertemuan PT GPEC sudah mengakui memakai tenaga asing tanpa aturan, toh Bustami tetap meminta agar dilakukan penyelidikan khusus keberadaan tenaga asing ilegal di proyek PLTU Pangkalan Susu. "Jangan biarkan rusak marwah negara ini gara-gara proyek PLTU milik PT PLN itu. Tangkap saja tenaga asing yang tanpa izin resmi bekerja di Indonesia. Kita 1 detik saja liar di Singapura sudah kena tangkap. PT GPEC telah menjual negara ini," ketus Bustami.  Isma PA Pulungan menambahkan, tenaga kerja asing ilegal adalah salah satu tupoksi Komisi A terkait perizinan. "Kita kecolongan sekarang, kalo Komisi A masih tetap bermain-main, ya hancur bangsa ini. Harus ada perusahaan yang kita panggil untuk mempertggungjawabkan. Alasan skill tenaga asing sama saja pembodohan dan tidak benar," ucap Isma. Hasbullah Hadi juga mengherankan sikap PT PLN yang baru tahu masalah tenaga asing ilegal tersebut. "Tau gak PLN dengn tenaga asing ilegal di sana? Ada gak wewenang PLN bertanya ke Imigrasi soal tenaga asing dan keberadaan tenaga kerja mereka? Disnaker Langkat dan Sumut berwenang gak bertanya masalah tenaga kerja dan tenaga asing di proyek PLTU tersebut," kejar Hasbullah Hadi bertanya.

     

    PLTU Pangkalan Susu Program Nasional


    Menanggapi berbagai tudingan skeptis dan berbagai pertanyaan kritis anggota Komisi A, Manager Proyek PLTU Pangkalan Susu yang merupakan pejabat PT PLN Wilayah Sumut, Harmansyah Purba, menjelaskan, PLTU Pangkalan Susu merypakan program Nasional menghadirkan 10rb MW listrik di Sumut. PLN disebutnya mendapat tugas dari pemerintah pusat berdasarkan Perpres 71/2006. "Ini proyek memang berjalan di seluruh Indonesia. PLN bertugas menjalin kontrak-kontrak di seluruh Indonesia melalui PLN pusat. Khusus PT GPEC memang menang melalui tender internasional. Maka mereka sebagai main kontraktor. PLN melakukan pengurusan izin dan serah terima sejak 2007," ungkap Purba. Dia melanjutkan, pembanguann proyek PLTU Pangkalan Susu sudah dimulai sejak tahun 2009. Dulu, kata Purba lagi, ada 3 kontraktor utama yang dipakai tapi sekarang tinggal tinggal 2 yaitu PT GPEC asal China dan PT Saga. Sementara SOP pelaksana proyek diakuinya bertanggungjawab langsung kepada PLN. Kontrak PLTU juga dinilainya luar biasa besar. Sebab setelah selesai dibangun, akan diserahkan kepada PLN untuk dilakukan pengujian-pengujian. "Pelaksanaan mereka memilih subkontraktor dan vendor yg melibatkan local SDM dan local material content yang diperlukan. Projek ini besar, skala nasional dan teknologi tinggi. Tenaga kerja diperoleh dari Medan dan Langkat. Bahan-bahan baku juga dari Sumut maupun Surabaya. Setahu saya local content dan manpower sudah terpenuhi. SDM yang ada saat ini mencapai 950 orang. Namun demikian tentu saja ada beberap pihak yang belum tersentuh. Dari puluhan anak perusahaan, kami selalu mencoba mengadopsi semua kepentingan warga setempat," tepisnya, sambil menegaskan PT PLN juga sama-sama baru mengetahui ratusan tenaga kerja asing ilegal. "Ya, kita baru belakangan tahu soal tenaga asing ini," aku Purba.

     

    Tahun 2009 Cuma 17 Tenaga Asing Legal

     

    Kadisnaker Langkat H Saiful Abdi membeberkan, sesuai IMTA dari Kemenaker Pusat, pada tahun 2009 ada 17 orang tenaga asing legal/resmi yang bekerja di proyek PLTU Pangkalan Susu. "Tapi pada bulan Mei 2013 bertambah jadi 122 orang dan sampai Juli 2013 sudah menjadi 130 orang," singkapnya. Kadisnaker Sumut Bukit Tambunan mengatakan, pihaknya berwenang meminta data soal tenaga kerja tapi soal tenaga asing merupakan wewenang pusat. "Kami menerima sesuai laporan. Ini bukan pelanggaran normatif. Jadi kita berwenang bertanya. Tapi yang tanpa izin kami tidak akan bisa tahu karena sebatas laporan surat pusat saja," cetus Bukit.

     

    Polres Langkat Tidak Diam

     

    Kapolres Langkat AKBP Leonardus Eric Bhismo SIK, SH, saat dimintai tanggapan oleh pimpinan rapat, mengatakan, pihaknya tidak diam tapi memonitor. Sesuai peruntukannya, ujar Kapolres, pihaknya memberikan laporan ke Poldasu dan pejabat Imigrasi Medan. "Tak kami biarkan tapi kami laporkan ke Imigrasi. Wewenang kami terbatas. Karena pada Juni 2013 Imigrasi sudah turun. Entah tenaga kerja asing ilegal itu dipulangkan atau tidak, ya saya gak tau," ucap Kapolres, sembari mengajak Komisi A DPRDSU ikut memikirkan pengungsi Afganistan yang ada di Langkat sebanyak 34 orang. "Kita jangan bicara soal tenaga asing ilegal saja tapi ada pengungsi Afganistan yang tidak bekerja, tidak sekolah dll. Mereka memiliki suaka internasional dari IOM karena konflik berkepanjangan di negaranya," timpalnya. Sebelumnya, manajemen PT GPEC Yao Hong, Andre Goni dan Robertus RB mengakui pihaknya mempekerjakan tenaga asing ilegal di proyek PLTU Pangkalan Susu. Namun mereka menyatakan sebagian besar pekerja asing ilegal itu sedang menjalani proses pengurusan izin resmi bekerja di Langkat. Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut, ke-3 manajemen PT GPEC lebih banyak tertunduk dan diam saat RDP berlangsung.

     

    Imigrasi Tidak Hadir, Dituding Bermental Lemah Saat Kerja

     

    Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Hilal, sebelum menutup rapat, menyesalkan ketidakhadiran pihak Imigrasi Medan. "Imigrasi mana, kok tidak hadir. Kita harus undang mereka lagi karena saya mencurigai mental mereka lemah terkait kasus tenaga asing ilegal ini," tegas Syamsul Hilal. Menurut Syamsul Hilal, ratusan tenaga asing ilegal yang bekerja di Langkat bisa diduga mengantongi visa turis. "Kayaknya Imigrasi tidak bekerja sesuai tupoksi. Walau ada target kontrak 5 tahun, . Tapi bukan berarti orag asing bebeas berkeliaran bekerja tanpa izin di Indonesia. Ini problematik pemerintah pusat yang carut marut dan membuat marwah bangsa ini rendah di dunia internasional. Imigrasi tidak bekerja dengan sempurna sehingga masyarakat sering menduga pelanggaran aturan terjadi akibat mental oknum pejabat Imigrasi yang lemah alias mudah disuap," duga Syamsul Hilal.

     

    Oleh sebab itu, imbuh Syamsul Hilal, RDP Komisi A merekomendasikan 4 poin terkait keberadaan ratusan tenaga asing ilegal di PLTU Pangkalan Susu Langkat. Diantaranya; jangan sampai ada kesan Komisi A DPRDSU menghambat proyek tapi mendukung PLTU agar bisa memberi 400 MW listrik di Sumut, visa melancong jangan sampai dibiarkan pihak Imigrasi dipakai sebagai bekerja, Imigrasi harus bisa bersinergi dengan institusi terkait dan jangan ada kesan aparat yang bekerja melanggar aturan karena amplop. Imigrasi harus bertanggungjawab dengan ratusan tenaga asing ilegal di PLTU Pangkalan Susu. RDP usai pukul 12.30 WIB dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan pihak Imigrasi ke DPRDSU dalam waktu dekat. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Mental Imigrasi Lemah, Tenaga Asing Ilegal Keliaran di PLTU P.Susu dan Marwah Bangsa pun Murahan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER