Minggu

17 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.789,   Bulan Ini : 58.277
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 26 Juni 2013 | 13:13 WIB

    Telah dibaca 1976 kali

    Antisipasi Perampokan Dana Daerah, Effendi Napitupulu Minta DPRDSU Ubah Mekanisme Pembahasan APBD

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi C DPRDSU Drs Effendi Napitupulu saat diwawancarai, Senin siang (24/6/2013) di gedung Dewan. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut sebaiknya diubah oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) saat melakukan pembahasan bersama Tim Eksekutif Pemprov Sumut. Modelnya tidak lagi sebatas gelondongan melainkan terinci dan spesifik.

     

    Permintaan tersebut dilontarkan anggota Komisi C DPRDSU Drs Effendi Napitupulu kepada MartabeSumut dan sejumlah wartawan, menyinggung pertanyaan seputar berbagai perampokan, kebocoran dan penyimpangan uang daerah yang kerap terjadi pada sektor-sektor pembangunan publik melalui dana APBD. "Saya rasa mekanismenya harus diubah. Jangan lagi gelondongan tapi rinci," kata Effendi, Senin (24/6/2013) di gedung DPRDSU.

     

    Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini berkeyakinan, pembahasan rinci melalui tim Banggar DPRDSU dan Eksekutif akan melahirkan sistem baku keterbukaan pascapenetapan anggaran dilakukan. "Supaya tidak ada lagi kesan negatif selama ini kalau rekanan salah satu SKPD yang mengurusi anggaran," ingatnya. Saat dicontohkan persoalan perampokan/penyimpangan uang daerah melalui dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang telah menjerat Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batu Bara, Plt Kadis PU Kab Madina Khairil Anwar dan pihak swasta Surung Panjaitan dalam 'perangkap' Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sebesar Rp. 1 Miliar, beberapa waktu lalu, Effendi memang tidak menafikannya. Menurut Effendi, pengalokasian besaran dana BDB kepada 33 kab/kota di Sumut terindikasi kuat melanggar aturan. "Aturan dalam UU mengatakan bahwa besaran dana disesuaikan berdasar jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan luas wilayah. Jadi kalau ada yang tidak sesuai syarat tentu saja melanggar aturan," tegasnya, sembari menepis asumsi bahwa wewenang penetapan alokasi BDB memang di tangan kepala daerah tapi harus merujuk syarat-syarat yang ditentukan UU.

     

    DPRDSU Berwenang Ikut Merinci Anggaran

     

    Lalu, bukankan institusi DPRDSU berwenang ikut merinci besaran dana satu proyek pembangunan atau semisal BDB saat akan diputuskan bersama Eksekutif ? Kali ini Effendi terlihat tidak berhasil menyembunyikan perasaan 'galau' atas kinerja DPRDSU yang belum maksimal melakukan fungsi pengawasan/budgeting. Bagi dia, disitulah letak permasalahan yang selama ini terjadi saat DPRDSU melakukan pembahasan anggaran bersama pihak Eksekutif. "Memang selama ini sebatas gelondongan secara luas. Itu juga disebabkan keterikatan Banggar dengan deadline jadwal penyusunan hingga penetapan APBD. Makanya saya sepakat kedepannya bisa diubah mekanisme lama itu. Saya setuju DPRDSU harus tahu lebih rinci sehingga terlihat asas keterbukaan publik," terangnya, seraya mengimbau pimpinan DPRDSU agar serius menindaklanjuti hal-hal rutin menyangkut anggaran pembangunan daerah. "Pertanyaannya sekarang, apakah dilakukan mereka atau tidak," sindir Effendi lagi.

     

     

    Dana BDB untuk 33 kab/kota di Sumut TA 2013 Rp. 2,4 Triliun

     

    Seperti diberitakan MartabeSumut sebelumnya, jumlah dana BDB yang diperuntukkan kepada 33 kabupaten/kota di Sumut senilai Rp. 2.4 Triliun. Penetapan anggaran diduga tanpa melalui proses Paripurna DPRDSU dan anggota Banggar banyak yang tidak mengetahui besarannya. Bahkan penyaluran dana tersebut diduga sarat kepentingan politik guna mengusung Gatot Pujo Nugroho memenangkan Pilgubsu 2013 beberapa bulan lalu. Pembagian dana BDB terhadap 33 kab/Kota di Sumut disinyalir telah bermuatan diskriminasi. Ada Kabupaten yang sangat kecil mendapatkan alokasi BDB dan tidak sedikit pula daerah yang mendapat anggaran cukup signifikan. Tak heran, beredar deras informasi kalau KPK tidak akan berhenti menindaklanjuti persoalan BDB Sumut disebabkan kemungkinan masih adanya beberapa oknum pejabat maupun kepala daerah di Sumut yang akan diperiksa.

     

    Ini Dia Besaran Dana yang Diperoleh Daerah

     

    Berdasarkan data yang dihimpun dari buku APBD Sumut TA 2013, daerah yang paling kecil mendapat porsi dana BDB adalah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 1,321 Miliar, Kabupaten Nias Rp. 2,986 Miliar dan Kabupaten Samosir Rp. 3,673 Miliar. Sementara daerah yang paling besar memperoleh dana BDB meliputi;  Kab Asahan Rp. 425,662 Miliar, Kab Labuhan Batu Utara (Labura) Rp. 211,838 Miliar, Kab Tapteng Rp. 197,339 Miliar, Kab Padang Lawas Utara (Paluta) Rp. 169,888 Miliar, Kab Toba Samosir (Tobasa) Rp. 167,846 Miliar, Kab Batubara Rp. 151,851 Miliar, Kab Serdang Bedagai (Sergai) Rp. 101,343 Miliar lebih dan Kab Langkat Rp. 100,689 Miliar. Kemudian Kotamadya Medan hanya memperoleh Rp. 10,728 Miliar. Padahal selama ini Medan memperoleh dana BDB terbesar dari 33 kab/kota di Sumut karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan. Sementara Kota Gunung Sitoli mendapat porsi Rp. 11,728 Miliar, Kab Deliserdang Rp. 14,427 Miliar, Kab Pakpak Bharat Rp. 19,867 Miliar dan Kab Dairi Rp. 21,068 Miliar.

     

    Selanjutnya Kabupaten Nias Utara memperoleh Rp. 25,761 Miliar, Kota Pematang Siantar Rp. 36,420 Miliar, Kab Humbang Hasundutan (Humbahas) Rp. 45,328 Miliar, Kota Sibolga Rp. 50,781 Miliar, Kab Nias Selatan Rp. 52,120 Miliar, Kab Padang Lawas (Palas) Rp. 55,811 Miliar dan Kota Padangsidempuan Rp. 58,204 Miliar. Kemudian Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) memperoleh Rp. 61,284 Miliar, Kab Simalungun Rp. 70,493 Miliar, Kab Tanah Karo Rp. 76,374 Miliar, Kab Taput Rp. 78,252 Miliar, Kab Madina Rp. 79,975 Miliar, Kota Tanjung Balai Rp. 85,534 Miliar, Kab Tapsel Rp. 89,291 Miliar, Kota Tebing Tinggi Rp. 90,734 Miliar, Kab Labuhanbatu Rp. 91,523 Miliar dan Kota Binjai Rp. 92,929 Miliar. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER