Minggu

17 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 18 April 2013 | 16:38 WIB

    Telah dibaca 1181 kali

    Buruh Minta Sistem Kerja Outsourching Dihapuskan

    Budiman Pardede
    Belasan orang massa SBSU berunjukrasa di depan gedung DPRDSU Jalan Diponegoro Medan, Kamis siang (18/4/2013). (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan


    Belasan orang yang tergabung dalam Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSU) Kota Medan melakukan aksi unjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Kamis siang (18/4/2013). Dalam aksinya di depan pagar pintu masuk, SBSU menyampaikan 5 tuntutan terutama penghapusan sistem kerja outsourching (kontrak).

    Pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, massa SBSU tiba sekira pukul 11.45 WIB. Mereka langsung berorasi di sekitar ruas Jalan Diponegoro depan DPRDSU. Pimpinan aksi Amardin Harahap, S.IP, dalam orasinya menyatakan, berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, katanya, kalangan pekerja dan buruh harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah agar hak-haknya tidak diperlakukan seenaknya oleh pemilik modal. "Hidup buruh, majukan kesejahteraan buruh," teriaknya. Beberapa menit berorasi, massa SBSU Medan akhirnya diterima oleh anggota DPRDSU Guntur Manurung dan Khairul Fuad BA serta Humas DPRDSU Rospita Pandiangan.

    Di hadapan ke-2 anggota DPRDSU, Amardin membacakan 5 tuntutan SBSU yang meliputi; penghapusan sistem kerja outsourching, permintaan revisi Permennakertran No 19 tahun 2012 terkait sanksi pidana yang tidak jelas kepada perusahaan yang masih menerapkan sistem kerja outsourching, meminta DPRDSU agar mendesak Walikota Medan untuk memanggil pimpinan PT Power Indo Foam yang disinyalir tidak merealisasikan hak-hak normatif buruh yang telah dirumahkan semisal upah, tunggakan Jamsostek dan THR. Terakhir, massa SBSU juga menyerukan kepada Walikota Medan agar berkoordinasi dengan kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap manajemen Pt Power Indo Foam yang diduga melanggar aturan menyangkut hak-hak normatif buruh. "Kami harap DPRDSU bisa memanggil Walikota Medan supaya bisa menindaklanjuti aspirasi kami ini," cetus Amardin. Menanggapi aspirasi tersebut, Guntur Manurung dan Khairul Fuad berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan Dewan. (MS/BUD)  

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Buruh Minta Sistem Kerja Outsourching Dihapuskan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER