Selasa

18 Jun 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 2 April 2013 | 21:42 WIB

    Telah dibaca 2180 kali

    KTTJM Tuding Aksi KSN PT SRL ke DPRDSU, Kantor Gubsu dan DPRD Padang Lawas = Pemutarbalikan Fakta

    Grevin
    Ratusan orang massa KSN PT SRL saat berunjukrasa ke gedung DPRDSU, Senin (25/3/2013). (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan


    Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) menegaskan, pascajatuhnya korban jiwa di pihak karyawan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) pada 13 Maret 2013, massa Konfederasi Serikat Nasional (KSN) yang merupakan pekerja PT SRL yang berunjukrasa ke DPRDSU, Kantor Gubsu tanggal 25 Maret 2013 dan ke DPRD Padang Lawas tanggal 27 Maret 2013,  merupakanaksi aksi pemutarbalikan fakta.

     

    Melalui release yang diterima MartabeSumut, Selasa (2/4/2013), aktivis Dewan Kesehatan Rakyat Sumut yang aktif mendampingi KTTJM, Sugianto, mengatakan, aksi massa KSN PT SRL yang menuntut dibubarkannya KTTJM merupakan aspirasi tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta sebenarnya. "Kami organisasi yang mendampingi petani sejak lama dalam menghadapi konflik tanah dengan PT SRL di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Tuntutan KSN ini sangat anti demokrasi, apalagi mereka mendasarkan tuntutannya atas kejadian tewasnya karyawan PT SRL Boiler Sianturi, yang seolah-olah menuduh pelakunya adalah warga KTTJM. Padahal itu pemutarbalikan fakta," cetus Sugianto.

     

    Aspirasi KSN Tidak Pantas

     

    Dikatakannya, aspirasi KSN PT SRL sangat tidak pantas dilakukan oleh sebuah organisasi gerakan yang mengatakan dirinya sebagai organisasi pembebasan. "Apa yang dilakukan oleh KSN dalam aksinya justru mendukung kepentingan sepihak Perusahaan PT SRL yang banyak melakukan pembakaran dan perusakan tanaman dan perampasan tanah milik warga selama ini. Apa yang dilakukan KSN yang membawahi Serikat Pekerja Pulp/Paper Indonesia dan Serikat Pekerja Rimba Lestari lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan buruh itu sendiri. Kematian salah seorang buruh saat bentrok antara beberapa petani dengan karyawan PT SRL pada 13 Maret 2013 lalu adalah suatu hal yang sama-sama disesalkan," tegas Sugianto.

    Ketua KTTJM, Butar-butar, menambahkan, korban jiwa tidak akan jatuh jika PT SRL melalui karyawannya tidak memaksakan kehendak untuk tetap mengerjakan tanah yang sudah dikuasai para petani dan menghancurkan tanaman milik para petani. Selain itu, katanya, sebutan terhadap para petani penggarap tanah secara liar di lahan milik PT SRL, merupakan anggapan yang salah dan sebagai bukti bahwa KSN tidak memahami sejarah keberadaan tanah tersebut. "Perlu diketahui, para petani sudah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 2004 dan memiliki surat tanah yang sah sejak tahun 2004. Sementara sampai saat ini PT SRL belum bisa menunjukkan surat kepemilikan. Mereka justru hadir pada tahun 2011 dan langsung menggusur tanah serta menghancurkan tanaman milik masyarakat bahkan membakar rumah-rumah masyarakat," singkap Butar-butar.

     

    Karyawan PT SRL yang Meningal Akibat Tergilas Mobil Perusahaan

     

    Dia menjelaskan, ikhwal kematian karyawan PT SRL, bukan akibat penganiayaan atau kekerasan dari pihak KTTJM. Melainkan diakibatkan gilasan mobil perusahaan, dan bukan dikeroyok oleh para petani. "Ini perlu  diusut tuntas oleh aparat hukum dan kelompok independen agar tidak ada pembelokan fakta," terangnya. Disebutkan juga, dalam kematian karyawan PT SRL, pihak yang paling bertanggungjawab adalah PT SRL itu sendiri. Sebab perusahaan telah menjadikan karyawannya tameng untuk mengusir dan menindas para petani.  "Kita sama-sama tahu bahwasannya para petani dan karyawan/buruh adalah kaum yang sama-sama tertindas, dan sejatinya bersatu padu melawan kaum penindas. Bukannya organisasi karyawan/organisasi buruh malah justru bersatu dengan kaum penindas untuk menyingkirkan petani," heran Butar-butar.

     

    Aksi KSN Bertentangan dengan Cita-cita Buruh

     

    Hal senada disampaikan Kusnadi, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhisu). Menurut Kusnadi, apa yang dilakukan KSN dengan organisasi buruh dibawah naungannya, justru bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita perjuangan kaum buruh. KSN dan organisasi dibawahnya justru berkolaborasi dengan pengusaha PT SRL untuk menindas para petani tanpa objektif mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Kusnadi mengatakan, protes KSN yang meminta dibubarkannya KTTJM, memicu reaksi puluhan organisasi masyarakat sipil di Sumut yang menyatakan menolak segala bentuk keberpihakan tanpa didasari pada alasan yang jelas. "KSN telah memanipulasi perjuangan buruh sehingga tidak pantas menjadi organisasi yang mewakili kepentingan para Buruh/Karyawan. Buruh/Karyawan di seluruh Indonesia harus hati-hati dan jangan mau bergabung dengan KSN yang telah nyata-nyata memanipulasi perjuangan buruh/karyawan untuk kepentingan pengusaha dan memilih berseberangan dengan rakyat," ingatnya.

     

    Dalam siaran persnya itu, KTTJM menyatakan mendapat dukung dari Walhisu, Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan (LSPL), SMI-Cabang Medan, DKR-Sumut, PPI, BAKUMSU, IKOHI, FMN, GSBI, KPO-PRP, HPPLKN, Kelompok Tani Sehati, Masyarakat Selambo, Kt Kompak Bersatu, KPMG, KMPS, KMD VI dan AEAB. "Mereka sepakat menyatakan bahwa KSN adalah organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha. Bukan sebagai organisasi untuk kepentingan karyawan/buruh atau rakyat kecil," tutup Sugianto. 

     

    Catatan Panjang Konflik Lahan KTTJM dan PT SRL

     

    Seperti diberitakan MartabeSumut sebelumnya, pertikaian memperebutkan lahan antara Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) Desa Tobing Tinggi, Kec Aek Nabara Barumun, Kab Padang Lawas (Palas) dan perusahaan perkebunan PT Sumatera Riang Lestari (SRL)/PT Sumatera Silva Lestari (SSL), sepertinya telah berbuntut panjang. Pasalnya, setelah selama ini kelompok KTTJM beraksi, giliran massa PT SRL mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan kantor Gubsu pada Senin (25/3/2013).

     

    Pengamatan MartabeSumut di lokasi, demonstran yang datang berbendera Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT SRL, itu sudah tiba di gedung DPRDSU sejak pagi hari. Bahkan Koordinator Security DPRDSU, Sugeng H, menyatakan, puluhan orang massa PT SRL sampai pada pukul 06.00 WIB. "Mereka datang dengan bus dan beberapa mobil double cabin pelat BM (Pekanbaru-Red). Kemudian pada pukul 11.00 WIB jumlah massa berangsur-angsur datang lagi hingga mencapai sekira 300 orang," beber Sugeng kepada MartabeSumut. Sebanyak 11 perwakilan demonstran akhirnya diterima Wakil Ketua DPRDSU Sigit Pramono Asri. Kepada Sigit, demonstran menyampaikan 11 tuntutan untuk disikapi DPRDSU. Diantaranya; pengawalan kasus penganiayaan dan pembunuhan pekerja PT SRL Jhon Boyler Sianturi, pembubaran preman yang mengatasnamakan kelompok tani/koperasi, pengusiran KTTJM dari Sumut, penangkapan aktor intelektual KTTJM, berhentikan oknum anggota Dewan/oknum aparat yang terlibat dalam KTTMJ, pemberian jaminan keamanan bagi pekerja PT SRL, pemberian kepastian keamanan pekerja Indonesia, penegakan hukum bagi pekerja, penegakan supremasi hukum dan penangkapan mafia agraria, pengungkapan rekayasa dan pemutarbalikan fakta atas kematian pekerja PT SRL Jhon Boyler Sianturi serta permintaan mundur kepada anggota Dewan yang mengeluarkan statemen di media massa lokal Sumut terbitan 15 Maret 2013. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRDSU Sigit Pramono Asri berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan Dewan dan instansi terkait di Sumut. Ratusan orang pekerja PT SRL akhirnya meninggalkan gedung DPRDSU pukul 11.50 WIB dengan melakukan longmarch ke kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan.

     

    Mengundang Berbagai Pihak Terkait

     

    Terpisah, Wakil Ketua DPRDSU Sigit Pramono Asri yang dikonfirmasi MartabeSumut di gedung Dewan, menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang semua komponen terkait untuk membahas konflik perebutan lahan antara PT SRL/SSL dengan kelompok KTTJM. "Aspirasi mereka sudah kita terima. Dan soal pekerja yang meninggal dunia, akan kita dorong Poldasu menuntaskan sesuai hukum berlaku," tegasnya. Politisi PKS itu juga tidak mengingkari kalau sejak tahun 2012 lalu DPRDSU sebenarnya telah mengeluarkan 5 rekomendas yang meminta kedua belah pihak menahan diri. "Namun beberapa hari lalu kita dengar terjadi konflik lagi. Pihak KTTJM datang mengadu ke Komisi A dan sekarang giliran pekerja PT SRL yang menyampaikan aspirasi. DPRDSU menampung aspirasi keduanya untuk dicarikan jalan keluar terbaik," cetus Sigit. 

     

    KTTJM Mengadu ke Komisi A DPRDSU

     

    Sebelumnya, beberapa warga yang terhimpun dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) Desa Tobing Tinggi, Kec Aek Nabara Barumun, Kab Padang Lawas (Palas) mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin siang (18/3/2013). Mereka menyampaikan aksi pembakaran rumah dan perusakan kebun yang disebut-sebut dilakukan perusahaan yang menanam pohon akasia (bahan baku pulp/bubur kertas-Red), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL).

     

    Perwakilan warga yang datang diantaranya Sugianto, Erwin Pane, Gusta boru Simanjuntak dan beberapa unsur lain. Sementara dari DPRDSU hadir Ketua Komisi A Oloan Simbolon, ST, Wakil Ketua Komisi A Syamsul Hilal dan anggota Komisi A Syahrial Harahap. Usai pertemuan, warga Palas dan Komisi A DPRDSU menggelar konferensi Pers. Menurut Sugianto, hingga kini kondisi petani sangat tertekan karena sejak hari Rabu 15 Maret 2013 sampai sekarang bentrok fisik kembali pecah. "Selalu ada rumah warga yang dibakar dan perkebunan dirusak satuan pengaman perusahaan PT SRL/SSL. PT SRL/SSL telah melecehkan rekomendasi DPRDSU yang dikeluarkan tahun lalu. Aparat kepolisian di sana bukan lagi dalam posisi netral tapi melindungi kepentingan perusahaan," sesal Sugianto, sambil menambahkan, saat ini ada 250 KK yang kesulitan hidup akibat diteror dan diintimidasi perusahaan. Sugianto menambahkan, ratusan KK yang berusaha dan tinggal di lokasi tersebut memiliki hak alas tanah berdasarkan akta jual beli tahun 2004 dengan total luas lahan sekira 1.500 Hektare. "Kami mengklaim 1.500 Hektare dari 67.000 Hektare yang dikuasai PT SRL/SSL," singkapnya, sembari menolak tudingan terkait matinya 1 karyawan perusahaan akibat dihakimi massa petani. "Gak benar itu, setahu kami karyawan perusahaan tersebut terlindas mobil," tepis Sugianto.

     

    Rekomendasi Pansus DPRD Palas

     

    Sementara itu, Erwin Pane, menyatakan datang ke DPRDSU dalam kapasitas pribadi walaupun berstatus Sekretaris Komisi A DPRD Kab Palas. Erwin mengatakan, pada tahun 2010 Pansus DPRD Palas telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Gubsu dan pihak terkait di Sumut agar mengevaluasi izin PT SRL/SSL di Kab Palas. Sejak tahun 1982 PT SRL/SSL, kata Erwin, perusahaan menjalankan operas perkebunan kayu akasia di Kab Palas. "Operasi mereka disetujui Menhut melalui izin usaha hasil hutan (IPUHH) dan rekomendasi Gubsu. Namun Pemkab Palas tidak pernah mengeluarkan izin kepada PT SRL/SSL sampai sekarang," ungkap Erwin.

     

    Dalam kesempatan berikutnya, Gusta boru Simanjuntak membeberkan, pada hari Rabu 13 Maret 2013 pukul 10.00 WIB rumahnya dibakar oleh beberapa orang berpakaian Satpam PT SRL/SSL. "Saya punya tanah 3 Hektare dengan las hak akta jual beli tahun 2004. Tapi harta benda dan rumah saya habis ekarang karena dibakar satpam perusahaan PT SRL/SSL," keluhnya terisak-isak. Anggota Komisi A DPRDSU Syahrial Harahap menyesalkan bentrokan yang kembali terjadi di lahan sengketa. "Kami sesalkan polisi yang tidak membela rakyat tapi pengusaha. Polisi seharusnya memberi rasa aman dan nyaman rakyat Indonesia," kata Syahrial, seraya meminta Kapoldasu dan Kapolres Palas segera menertibkan anggotanya di lapangan. Bila tidak ada aral melintang, lanjut Syahrial, pada bulan April 2013 Komisi A DPRDSU akan mengundang seluruh pihak terkait untuk mencari jalan penyelesaian konflik lahan tersebut. 

     

    Lima Rekomendasi DPRDSU

     

    Untuk diketahui, aksi KTTJM Desa Tobing Tinggi, Kec Aek Nabara Barumun, Kab Palas sudah dilakukan dengan cara bertenda di depan gedung DPRDSU hingga jahit mulut sejak 6 Juni 2012. Mereka menuntut lahan garapan yang dikelola karena juga diklaim oleh perusahaan perkebunan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL). Aksi 1 bulan penuh itu akhirnya berujung dengan terbitnya surat Ketua DPRDSU bernomor 1295/18/Sekr pada 6 Juli 2012 berperihal tindak lanjut RDP. Ditujukan kepada Bupati Padang Lawas di Sibuhuan dengan tembusan Gubsu, Kapoldasu, Kapolres Tapsel, PT SRL, PT SSL dan KTTJM Desa Tobing Tinggi, Kec Aek Nabara Barumun, Kab Palas.

     

    Konsiderans surat tidak berbeda dengan hasil pertemuan Komisi A DPRDSU dengan berbagai pihak terkait pada Selasa (3/7/2012) lalu. Melahirkan 5 rekomendasi penting untuk mengarahkan petani Palas pulang ke lahan yang diklaim selama ini. Lima rekomendasi DPRDSU yang dibacakan saat RDP itu diantaranya; pertama, sebanyak 215 warga yang memiliki hak alas berdasarkan akte camat atau kepala desa boleh pulang ke lahan garapan dengan jaminan penuh pihak kepolisian. Bila dari jumlah tersebut masih ada hasil identivikasi Pemkab Palas yang belum terakomodasi, maka akan dimasukkan menyusul dan diperbolehkan mengusahakan kembali lahannya masing-masing. Kedua, Pemkab Palas membentuk tim penyelesaian sengketa antara warga dan perusahaan bersama Muspida Plus setempat dengan jalan saling menguntungkan. Ketiga, warga dan pihak perusahaan yang bersengketa diperbolehkan menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga kondusifitas situasi sebelum ada keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) menyangkut tapal batas. Lokasi sengketa bersifat status quo dan bukan stanvas. Keempat, warga penggarap dan perusahaan harus mematuhi segala ketentuan dan peraturan dalam menjalankan aktivitas. Kelima, DPRDSU akan meminta Menhut untuk mengeluarkan izin areal pengelolaan di kawasan hutan. (MS/BUD/GREVIN)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'KTTJM Tuding Aksi KSN PT SRL ke DPRDSU, Kantor Gubsu dan DPRD Padang Lawas = Pemutarbalikan Fakta'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER