Jumat

31 Okt 2014

Pengunjung Hari Ini : 986,   Bulan Ini : 61.289
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 2 Februari 2013 | 00:08 WIB

    Telah dibaca 495 kali

    4 Februari, DPRDSU Panggil Sekda Provsu & Baperjakat Terkait Pergantian 15 Pejabat Esselon II

    Budiman Pardede
    Pengunjukrasa mempersoalkan pergantian 15 Pejabat Esselon II Setdaprovsu, Rabu kemarin di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan.(Foto:MartabeSumut)

    Plt Gubsu Diduga Langgar SE Mendagri Nomor 800/5335 SJ Tanggal 27 Desember 2012

     

    MartabeSumut, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menjadwalkan pertemuan dengan Sekda Provsu Nurdin Lubis dan Badan Pertimbangan Jabatan/Kepangkatan (Baperjakat), Senin 4 Februari 2013. Pertemuan itu bertujuan mempertanyakan pergantian 15 pejabat Esselon II yang dilakukan Plt Gubsu belum lama ini.


    Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, didampingi anggota Komisi A Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan membenarkan rencana pembahasan mutasi 15 pejabat Esselon II yang diributkan itu. "Mutasi dan pergantian 15 pejabat Esselon II Pemprovsu sepertinya menuai aksi protes massa serta iklim kurang kondusif di lingkungan kerja 15 instansi pemerintah," kata Oloan dan Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada sejumlah wartawan, Jumat siang (1/2) di gedung Dewan.

    Menurut Oloan,  aksi massa yang datang ke DPRDSU beberapa waktu lalu meminta DPRDSU mengusut kabar negatif soal indikasi jual beli jabatan dan dugaan pelanggaran Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/5335 SJ yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2012 tentang pelarangan terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan mutasi pejabat minimal 6 bulan sebelum Pilkada dilaksanakan. Sementara menyangkut iklim kerja di instansi pemerintah, lanjut Oloan, hingga kini masih ada pejabat baru yang terkesan tidak diakui karena belum pernah mengikuti etika budaya serah terima jabatan dari pejabat lama. "Jadi kondisinya mulai tak kondusif. Sebab berdasarkan informasi yang saya terima, pada saat pelantikan 15 pejabat baru, semua pejabat lama disebut-sebut tidak diundang. Makanya sertijab banyak yang belum dilakukan," ujar politisi Fraksi GBBR ini.

     

    Dua Pertanyaan Serius

     

    Sementara itu, Ahmad Ikhyar Hasibuan menambahkan, pertemuan Komisi A DPRDSU tanggal 4 Februari 2013 diharapkan dapat menyelesaikan persoalan publik terkait 2 pertanyaan serius. Pertama, surat Plt Gubsu kepada Mendagri soal pergantian 15 pejabat Esselon II dan kedua surat izin Mendagri Nomor 812.212.2/6150/SJ tanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Komisi A DPRDSU yang membidangi hukum dan pemerintahan ingin memastikan surat Plt Gubsu dan surat izin Mendagri soal mutasi/pergantian 15 pejabat Esselon II Pemprovsu. Bila sudah kita lihat faktanya nanti, maka kita akan hubungkan dengan SE Mendagri Nomor 800/5335 SJ yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2012," sindir politisi Fraksi Demokrat itu.

     

    Massa DPSU Protes Mutasi 15 Pejabat

     

    Seperti diberitakan MartabeSumut sebelumnya, puluhan orang massa Dewan Penyelamat Sumatera Utara (DPSU) menduga Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, telah memperjualbelikan 15 jabatan Esselon II Setdaprovsu senilai Rp. 45 Miliar demi kepentingan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013. Dalam aksinya di gedung DPRDSU, Rabu siang (23/1), demonstran meminta DPRDSU menggunakan hak Interpelasi dan hak Angket untuk menyingkap kasus itu.

     

    "Jangan rusak birokrasi di Sumut, Plt Gubsu terindikasi melakukan praktik KKN dengan jual beli jabatan, jangan jadikan Pilgubsu 2013 ajang mencari dana suap, DPRDSU harus bertindak cepat menyelidiki," teriak massa dari luar gerbang. Sementara itu, Koordinator aksi TF Siregar, dalam orasinya membeberkan, Dewan Penyelamat Sumatera Utara mencium bau jual beli jabatan 15 pejabat Esselon II yang setiap 1 jabatan berkisar pada angka Rp. 1-5 Miliar. "Total keseluruhan jual beli 15 jabatan mencapai Rp. 45 Miliar. Kami menduga Plt Gubsu selaku calon incumbent yang akan maju telah memanfaatkan ajang Pilgubsu 2013 untuk mencari dana suap, grativikasi atau tindak pidana korupsi lain. Kami punya data berdasarkan informasi yang pantas dipercaya," cetus Siregar.

     

    Harga Jabatan

     

    Dia merinci, berdasarkan data yang diperoleh, jabatan Kadis Pendidikan diperjualbelikan senilai Rp. 5 Miliar. Kemudian jabatan Kadis Pertambangan dan Energi Rp. 2 Miliar, jabatan Kadis Pendapatan Daerah Rp. 5 Miliar dan Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 5 Miliar. "Kalau mutasi dan pergantian pejabat di Sumut sudah berdasarkan uang, maka hancurlah Republik ini. Rusaklah pelayan publik yang baik sebab tata kelola pemerintah justru didasari praktik transaksional. Pejabat yang berprestasi akan tersingkir karena tidak punya uang atau tidak pandai membeli jabatan," cetus Siregar, diikuti yel-yel massa 'periksa Plt Gubsu, jangan rusak iklim pesta demokrasi Pilgubsu 2013, periksa kesaksian 15 pejabat baru, Poldasu dan Kejatisu jangan diam saja, DPRDSU mana nyalimu menggunakan hak Interpelasi dan hak Angket'.

     

    Selang 15 menit berorasi, Humas DPRDSU Rospita Pandiangan, Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST (F-GBBR) dan Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Syamsul Hilal (F-PDIP) menemui pengunjukrasa di halaman luar gedung Dewan. Kepada demonstran, Oloan menyambut positif aksi massa yang dikategorikannya peduli terhadap perkembangan daerah. "Saya rasa aksi ini patut diapresiasi. Tapi masyarakat Sumut jangan hanya mengkritisi mutasi saja melainkan berbagai masalah lain yang dirasakan ganjil," imbau Oloan. Menurut Oloan, pada tanggal 11 Februari 2013 Komisi A DPRDSU telah menjadwalkan pertemuan dengan Sekdaprovsu Nurdin Lubis untuk mempertanyakan pergantian 15 pejabat Esseleon II Setdaprovsu. Dalam pertemuan itu nanti, lanjut Oloan, Komisi A DPRDSU akan membawa aspirasi masyarakat yang menduga terjadinya jual beli jabatan 15 pejabat Esselon II. "Teruskan perjuangan, hidup rakyat," tutup Oloan. Usai mendengar penjelasan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri secara teratur. Suasana lalulintas di Jalan Imam Bonjol sempat pula mengalami kemacetan disebabkan kendaraan pengunjukrasa diparkirkan di tengah ruas jalan.

    15 Pejabat Esselon II Dilantik

     

    Untuk diketahui, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, mengganti 15 pejabat Esselon II, Jumat (18/1) di aula Martabe Kantor Gubsu. Gatot mengaku telah mendapat izin Mendagri melalui Surat Mendagri Nomor 812.212.2/6150/SJ tanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

     

    Kepada wartawan usai pelantikan 15 pejabat baru, Gatot menyatakan, pergantian pejabat Esselon II sudah berdasarkan proses konsultasi, persetujuan, sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. "Kami sudah melaksanakan konsultasi dan diskusi ke Kementerian Dalam Negeri sejak September tahun 2012. Kemudian disetujui Menteri melalui surat yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri pada 8 November 2012," aku Gatot. Mengacu surat tersebut, ujar Gatot, pihaknya bisa saja melaksanakan pelantikan pejabat baru sejak November 2012 namun agenda tersebut tertunda karena sesuatu kendala.

     

    Dalam sambutan pelantikan di hadapan 15 pejabat baru dan Sekretaris Daerah Provsu H Nurdin Lubis, Gatot mengingatkan pejabat baru meningkatkan kinerja dan prestasi pada satuan kerja yang dipimpin. "Saya memberikan apresiasi kepada para mantan pejabat yang lama atas kinerja selama memimpin. Kepada pejabat baru, saya harapkan meningkatkan prestasi kerja," imbaunya.

    Nama-nama Pejabat Baru

     

    Nama-nama 15 pejabat baru Esselon II Pemprovsu yang dilantik meliputi; Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandapotan, SH, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Ir Eddy Sahputra Salim, MSi, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Ir H Saleh Idoan Siregar, MSi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rajali, S Sos, MSP, Kadis Pendidikan Provsu Drs Muhammad Zein, MSi, Kadis Koperasi dan UKM Drs Masri, MSi, Kadis Pertambangan dan Energi Dr Ir Binsar Situmorang, MSi.

     

    Selain itu, Kadis Kominfo Sumut dijabat oleh Drs Jumsadi Damanik SH, MHum, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dr H Asren Nasution, MA, Kadis Kehutanan Provsu Ir Halen MM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ir Khairul Anwar, MSi, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Hasangapan Tambunan, Spd, MSi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Drs Zulkifli Taufik, SH, M.Hum, Staf Ahli Gubsu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Anggiat Hutagalung, SH dan terakhir Sekretaris KORPRI Sumut Drs Syaiful Syafri.

     

    Plt Gubsu Langgar SE Mendagri ?

     

    Berdasarkan data yang dihimpun, Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/5335 SJ yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2012 memang diarahkan kepada seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) se-Indonesia terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan mutasi pejabat Esselon. Sesuai ketentuan SE Mendagri tersebut, ditegaskan, bahwa 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, kepala daerah tak boleh melakukan mutasi pejabat.

     

    Artinya, pergantian pejabat hanya diizinkan bila terjadi kekosongan karena yang bersangkutan pensiun, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pelarangan mutasi atau pergantian dalam SE Mendagri juga bermaksud menjaga stabilitas politik pelaksanaan Pilkada dan menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS). Pertanyaannya sekarang, kalau Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST benar-benar telah mendapat izin Mendagri melalui Surat Mendagri Nomor 812.212.2/6150/SJ tanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukankah proses pergantian 15 pejabat Esselon II Pemprovsu itu menyalahi SE Mendagri Nomor 800/5335 SJ ? Lalu, apa jawaban Sekda Provsu dan Baperjakat terkait 2 pertanyaan Komisi A DPRDSU nanti ? Kuat dugaan, telah beredar kabar bahwa utusan Plt Gubsu bakal tidak datang ke gedung DPRDSU pada Senin 4 Februari 2013 karena kesulitan mempersiapkan jawaban.(MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER