Minggu

17 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.787,   Bulan Ini : 58.275
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 6 Desember 2011 | 01:15 WIB

    Telah dibaca 1220 kali

    Sekretaris BAKUMSU Benget Silitonga: Aparat Brutal Saat Eksekusi Lahan Jalan Jati Pulo Brayan Medan

    Gomgom N

    MartabeSumut, Medan

    Untuk kesekian kalinya, atas nama penegakan hukum,  aparat dan lembaga hukum di Sumut, khususnya Medan mempertontonkan aksi brutal dan arogan terhadap rakyat, Rabu (30/11) dan Jumat (2/12). Ratusan masyarakat yang memiliki 52 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di lahan seluas ± 7,5 Ha di jalan Jati, Pulo Brayan Medan digusur secara paksa, kejam, dan membabi buta  oleh ratusan aparat kepolisian dan   Pengadilan Negeri (PN) Medan. Aparat berdalih penggusuran paksa tersebut adalah eksekusi atas perintah Ketua PN Medan, melalui Juru Sita PN medan, sesuai putusan perkara No.113/Pdt.G/2006/PN Medan antara Abdul Kiram dkk versus  Ruslim Lugianto.


     
    Berdasarkan Press Release Sekretaris Eksekutif Perhimpunan BAKUMSU Benget Silitonga, yang diterima MartabeSumut, Minggu (4/12), akibat eksekusi ‘aneh’ tersebut,  masyarakat korban kini hidupnya terlunta-lunta dan tinggal tidak menentu. Mereka kehilangan hak kepemilikan, hak  atas hukum yang adil, hak atas kehidupan yang layak, dan hak atas kesehatan. Hak anak juga terampas karena ratusan anak  sekolah juga kehilangan gedung sekolahnya yang digusur.  Kini hidup masyarakat korban berada dalam  ancaman dan ketidakpastian.

    Ironisnya,  perkara sengketa tanah No.113/Pdt.G/2006/PN Medan tersebut ternyata sarat dengan ‘mistery’ dan anomali hukum. Pertama, masyarakat korban yang digusur, bukanlah  bagian  atau tidak memiliki kaitan dengan dua pihak yang berperkara, baik itu Abdul Kiram dkk atau Ruslim Lugianto. Singkatnya, masyarakat korban tidak memiliki kasus hukum atas tanah yang mereka diami. Mereka bahkan tidak mengenal keduanya. Adalah  aneh, kalau tanah yang mereka miliki justru menjadi objek eksekusi perkara Abdul Kiram dengan Ruslim Lugianto.  Kedua, masyarakat korban yang digusur telah menetap di lahan tersebut selama puluhan tahun dan telah memiliki SHM yang dikeluarkan dan diakui BPN Medan. Itu dibuktikan dengan bangunan rumah dan sekolah yang berdiri di sana. Artinya secara hukum mereka sah memiliki tanah dan bangunan di atasnya. Ketiga, hingga kini tidak pernah jelas siapa itu Abdul Kiram dan siapa itu Ruslim Lugianto.

    Tiga fakta tersebut mengindikasikan  bahwa ada ‘misteri hukum’ di balik perkara  antara Abdul Kiram dengan Ruslim, yang seharusnya didalami secara cermat dan dijadikan pertimbangan penting oleh aparat penegak hukum sebelum melakukan ekskusi. Jangan-jangan perkara No.113/Pdt.G/2006/PN adalah sebuah perkara siluman yang direkayasa oleh tangan-tangan jahil mafia tanah. Apalagi kemudian masyarakat telah melakukan verzet (perlawanan hukum) terhadap esksekusi tersebut.

     

    Mengacu fakta itu, sebagai organisasi  yang bergerak dalam advokasi hak-hak masyarakat dan penguatan demokrasi berbasis penegakan hukum dan HAM, BAKUMSU menyatakan sikap; Pertama,  mengecam keras tindakan Ketua PN Medan melalui perantaraan Juru Sita yang melakukan eksekusi atas tanah milik masyarakat dengan mengabaikan eksistensi hukum yang dimiliki masyarakat dan anomali dibalik perkara tersebut. Apalagi kemudian masyarakat telah melakukan verzet (perlawanan hukum) terhadap esksekusi. Selain mempertontonkan arogansi, tindakan eksekusi tersebut menunjukkan standard ganda dan diskriminasi  Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan ekskusi putusan. Sebagai perbandingan,   dalam ekskusi putusan perkara KIM II, yang kasusnya mirip dengan kasus Jl Jati, aparat Pengadilan Negeri (Lubuk Pakam) justru ‘banci’ dan tidak melakukan eksekusi sampai sekarang. Berdasarkan tindakan diskriminatif tersebut, kami mendesak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY menindak Ketua PN Medan, dan bahkan bila perlu mencopotnya.

     

    Kedua, mengutuk keras kebrutalan dan tindakan kejam membabi buta  Aparat Kepolisian dalam  melakukan penggusuran terhadap masyarakat. Dalam era reformasi, penegakan hukum kepolisian seharusnya  adalah penegakan hukum berbasis HAM yang adil dan non diskriminatif, bukan penegakan hukum kaca mata kuda! Hal itu sesuai dengan Peraturan KAPOLRI (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melihat ‘misteri’ di balik kasus ini, Kepolisian sesungguhnya bisa melakukan pertimbangan yang lebih seksama, dan bahkan menolak eksekusi. Apalagi dalam eksekusi putusan hukum seyogianya posisi kepolisian bukanlah di garda terdepan.  Mereka lebih mengedepankan aspek pengayoman dan pelayanan masyarakat, daripada aspek penegakan hukum. Sebagai perbandingan, posisi itu seperti  pernah diterapkan Kepolisian ketika ‘menolak’ eksekusi kasus KIM II.

     

    Kenyataannya dalam eksekusi lahan Jl Jati, Pulo Brayan, kepolisian justru terkesan menjadi ‘alat’ dari pihak misterius, yang  begitu beringas dan berada di garis terdepan mempertontonkan tindakan hukum diskriminitif, brutal dan standard ganda. Selain melanggar Perkap No 8/2009 tindakan  Kepolisian tersebut juga  telah melanggar Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya masyarakat sebagaimana diatur dan dijamin dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Untuk itu kami mendesak KAPOLRI segera memberi tindakan, bahkan bila perlu mencopot, KAPOLDASU dan KAPOLTABES  yang selama bertugas di Medan, selain acap bertindak diskriminatif dan arogan juga cenderung  menutup akses  masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

     

    Ketiga, medesak KOMNAS HAM segera melakukan investigasi lapangan dan membuat rekomendasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dalam eksekusi lahan di Jl Jati Pulo Brayan. Keempat, mendesak Pemerintah Propinsi Sumut dan Pemerintah Kota Medan dan DPRD Sumut serta DPRD Medan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil  untuk mengungkap dugaan keterlibatan mafia tanah di balik ‘mistery’ kasus ini. Kelima, mengimbau masyarakat korban untuk tetap teguh bergandengan tangan, dan bersatu berjuang mempertahankan dan merebut tanahnya kembali dari tangan anasir-anasir jahat. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan rekan-rekan media mengabarkan siaran pers ini kami ucapkan terima kasih.(MS/Rel)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER