Kamis

18 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 27 Oktober 2012 | 16:22 WIB

    Telah dibaca 1300 kali

    Jangan Sampai Penetapan Nama Bandara di Kuala Namu itu Timbulkan Perpecahan !

    Budiman Pardede
    Oloan Simbolon, ST (kiri) dan Drs H Raudin Purba. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

    Pemerintah pusat, pemerintah daerah Sumut dan berbagai komponen masyarakat terkait lain sebaiknya bijaksana dalam membahas dan menetapkan nama bandara internasional yang terletak di Kuala Namu Kab Deli Serdang. Sebab, penetapan nama bandara baru pengganti Polonia itu jangan sampai menimbulkan bibit perpecahan sesama warga di Sumut.

    Peringatan tegas tersebut dilontarkan 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Oloan Simbolon, ST dan Drs H Raudin Purba kepada MartabeSumut, Kamis siang (25/10) di gedung DPRDSU. Menurut Oloan Simbolon, saat ini beberapa usulan nama yang berkembang untuk bandara di Kuala Namu terindikasi memicu ketidaksenangan. Apalagi usulan-usulan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari secara resmi oleh kelompok masyarakat kepada Pemprovsu. "Semua usulan nama yang saya dengar memunculkan kepentingan tarik menarik. Susah juga lho mencari titik temu bila setiap kelompok memaksakan usulan nama masing-masing," kata wakil rakyat asal Dapil Kab Samosir, Kab Toba Samosir, Kab Humbahas, Kab Taput, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu di ruang kerjanya Komisi A DPRDSU.

     

    Terjadi Tarik Menarik

     

    Politisi Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GRBB) DPRDSU ini menilai, tarik menarik yang terjadi antara kelompok masyarakat telah menimbulkan sikap apriori atau bibit perpecahan bagi kelompok tertentu yang usulannya tidak terakomodasi. Artinya, timpal Oloan, sejak awal dirinya melihat semangat tarik menarik dari kelompok pengusul. "Tapi pujangga berujar, apalah arti sebuah nama? Namun pujangga itu tidak selamanya pula benar karena saat ini perpecahan akibat arti sebuah nama itu pula yang kita khawatirkan," tegas legislator, yang sejak 22 Oktober 2012 lalu ditetapkan sebagai Ketua Komisi A DPRDSU membidangi masalah-masalah hukum/pemerintahan. Oleh sebab itu, semenjak dini, pria yang juga menjabat Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Sumut tersebut mengisyaratkan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRDSU agar bijaksana menggodok semua usulan nama yang berkembang. Bagi Oloan, kebijaksanaan Pansus DPRDSU akan tercermin di permukaan tatkala arif antisipatif terhadap rentannya bibit konflik horizontal berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat Sumut maupun ketidaksenangan kelompok tertentu. "Saya sarankan Pansus DPRDSU dan pengambil kebijakan lain supaya menyepakati nama yang bisa diterima semua pihak. Bikin saja nama semisal Bandara Internasional Kuala Namu Sumut atau Bandara Internasional Sumatera Utara. Saya yakin usulan ini bisa diterima semua pihak dan mampu menangkal konflik horizontal," yakin Ketua Pemuda Katolik Komda Sumut itu.

    Jangan Tercerai Berai

    Hal senada disampaikan anggota Pansus DPRDSU penetapan nama bandara Drs H Raudin Purba. Politisi Partai Keadilan Sehatera (PKS) ini berkeyakinan, jangan sampai gara-gara nama bandara yang diusulkan tidak terakomodir, masyarakat Sumut harus tercerai berai. Semestinya, kata Raudin, semua pihak memiliki kewajiban untuk saling memahami dan mengedepankan semangat mengalah. "Nama-nama yang diusulkan dan telah kami terima itu bagus-bagus kok dan punya kelebihan," cetus Raudin. Kendati menyatakan usulan nama bandara jangan sampai menceraiberaikan rakyat, toh Raudin juga memiliki jawaban diplomatis sendiri untuk nama bandara yang tepat di Kuala Namu.

    Pansus Putuskan 1 Nama Desember 2012

     

    Kepada MartabeSumut usai mengikuti rapat Pansus DPRDSU membahas nama bandara, Kamis sore (25/10), Legislator asal Dapil Kab Binjai-Kab Langkat itu memastikan, bila tidak ada aral melintang, pada bulan Desember 2012 Pansus akan menyerahkan 1 nama untuk diparipurnakan DPRDSU. Kemudian 1 nama hasil Paripurna DPRDSU diserahkan kepada Pemprovsu untuk selanjutnya diserahkan lagi ke Menteri Perhubungan RI. Dalam artian, kata Raudin, poin yang paling sakral sebenarnya bukan pada mekanisme penetapan, berapa jumlah usulan yang masuk atau sikap saling 'jogal rukkung' (memaksakan kehendak-Red) kelompok pengusul. Melainkan bagaimana 1 nama yang akan ditetapkan pemerintah benar-benar diakui semua komponen masyarakat Sumut berdasarkan ukuran penilaian objektif. Sebagai warga Batak dari etnis Simalungun, Raudin pun menyatakan keinginan kuat agar bandara di Kuala Namu diberi nama Sisingamangaraja. "Namun saya selalu berusaha berfikir objektif/rasional atas fakta empiris geogravis dan usulan-usulan kelompok tertentu," ujarnya.

     

    Raudin mengimbau, semua pihak terkait harus dapat saling memahami hal essensial menyangkut lokasi geogravis bandara yang berada di tanah Deli atau tanah Melayu. Kalau lokasi bandara berada di tanah Deli Melayu, maka Raudin berpendapat lebih tepat diberi nama T Amir Hamzah International Airport. Namun bila lokasi bandara terletak di tanah Batak, dia sepakat dengan usulan nama Sisingamangaraja International Airport. Anggota Komisi A DPRDSU ini berharap, Bandara baru di Kuala Namu sebaiknya diberi nama Pahlawan Nasional sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia mempunyai peradaban besar. "Sangat pantas kita bersikap lebih dahulu menghormati tanah Melayu tempat bandara dibangun. Sekali lagi, jangan gara-gara usulkan kita tidak terakomodir, lantas kita semua di Sumut ini bercerai berai," tutup Raudin diplomatis.

     

    Pemprovsu Terima Belasan Usulan Nama

     

    Untuk diketahui, sejak Maret 2012 lalu, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, sudah menerima sekira 15 usulan nama bandara untuk pengganti Bandara Internasional Polonia Medan. Namun dari ke-15 nama itu ada 5 usulan nama yang mengkristal kepermukaan dan disebut-sebut bernuansa tarik-menarik. Diantaranya; Sultan Serdang, Kuala Namu, Raja Sisingamangaraja XII, Haji Adam Malik dan Tengku Amir Hamzah. Menurut Plt Gubsu, ke-5 nama yang diusulkan nantinya digodok Tim yang telah dibentuk Pemprovsu dan dibahas Pansus DPRDSU untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. "Kita minta kepada Sekda sebagai Ketua Tim Pemprovsu agar membahas dan membuat mekanisme penentuan nama yang diusulkan kepada pemerintah pusat," terang Gatot kepada wartawan, belum lama ini. Menurut Plt Gubsu, ketentuan penerbangan internasional menegaskan, bahwa 3 bulan sebelum bandara beroperasi, sudah harus dilakukan diseminasi dan sosialisasi nama ke seluruh bandara dan penerbangan internasional. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Jangan Sampai Penetapan Nama Bandara di Kuala Namu itu Timbulkan Perpecahan !'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER