Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengingatkan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan agar tidak menjalankan operasi usaha seperti rentenir. Pasalnya, selama ini masyarakat sebagai konsumen kerap merasa terbebani setelah melakukan transaksi peminjaman uang sehingga bertolak belakang dengan misi Pegadaian ‘mengatasi masalah tanpa masalah’.
Pantauan MartabeSumut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRDSU dengan Pemimpin Perum Pegadaian Wilayah I Medan Agus Priyambodo, SE, MH, Rabu siang (26/9) di gedung DPRDSU, Ketua Komisi C Tohonan Silalahi, SE, MM, Wakil Ketua P Daulay, anggota Oloan Simbolon, ST, Iman B Nasution, SE, Hidayatullah, SE, TA Ginting dan Hosen H, sepakat meminta Perum Pegadaian tidak menjadi rentenir melainkan profil perusahaan negara yang benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui solusi keuangan. “Saya mendengar dari warga kalau posisi Pegadaian selama ini hanya sedikit dibawah rentenir. Bunga uang yang dipinjam banyak mencekik rakyat yang menggadaikan barang. Sayang sekali bila misi Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu hanyalah slogan belaka,” kata Oloan Simbolon. Pada sisi lain, Oloan juga mempertanyakan keuntungan Perum Pegadaian yang mencapai ratusan miliar tiap tahun tapi minus program Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun dikembalikan untuk pembangunan daerah.
Senada dengan Oloan, Iman B Nasution juga mengimbau Perum Pegadaian agar bisa memupus image rentenir dengan jalan membuat warga yang berniat meminjam tidak lagi bersikap malu. “Bagaimana caranya, ya itu tugas Pegadaian. Yang pasti, image pegadaian harus diubah sehingga warga tidak lagi malu atau takut-takut untuk menggadaikan barangnya,” cetus Iman. Untuk program CSR, Iman menyarankan pihak pegadaian lebih jeli mendukung usaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan kredit. “Kita bangga bila Pegadaian Wil I Mdan sudah punya unit usaha di 33 kab/kota se-Sumut. Tapi tolonglah jangan jadi perusahaan rentenir bagi rakyat. Kalo bisa CSR ditingkatkan terus untuk menopang pembangunan di Sumut,” harap Iman. Beberapa anggota Dewan lain juga ada yang mempersoalkan rekrutmen tenaga kerja di Perum Pegadaian.
Seperti Makan Buah Simalakama
Menanggapi suara-suara skeptis anggota Dewan, Pemimpin Perum Pegadaian Wilayah I Medan Agus Priyambodo, SE, MH, mengaku, kapasitas dirinya mengelola lembaga usaha milik Negara seperti Pegadaian memang ibarat makan buah simalakama. “Ya saya sendiri terkadang seperti makan buah simalakama. Misi pemerintah untuk membantu rakyat dari sisi keuangan kerap terganggu akibat sistem rule (aturan) yang sudah baku dan digariskan ketentuan pusat,” ungkap Agus. Menurut dia, semua dana rate komersial yang dikelola Pegadaian di seluruh Indonesia bersumber dari pusat. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut pengeluaran harus dikomunikasikan kepada Pegadaian pusat. Yang jelas, imbuh Agus, Pegadaian berupaya keras menjalankan operasional tidak seperti rentenir, tidak berpaham kapitalis atau bukan bergaya neoliberal. Budaya malu warga menggadaikan barang disebutnya memang masih ada namun pihaknya berupaya mengikis terus melalui berbagai program. “Buktinya, saat ini sudah cukup banyak warga yang meminjam diatas Rp. 100 juta,” beber Agus, seraya berjanji akan tetap membenahi Perum Pegadaian dalam hal rekruitmen pegawai serta pembagian keuntungan melalui program CSR.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi C Tohonan Silalahi kembali mengingatkan Perum Pegadaian Wilayah I Medan agar membawa semua masukan DPRDSU kepada pimpinan Pegadaian Pusat. Artinya, ujar Tohonan, Pegadaian selaku perusahaan negara tidak sekadar membawa keuntungan ke pusat saja tapi ikut memikirkan dan mengalokasikan sebagian laba untuk pembangunan daerah Sumut. “Bila laba bersih Pegadaian Wilayah I Medan tahun 2011 mencapai Rp. 221 Miliar, kenapa cuma sekira Rp. 3,2 Miliar atau 2% saja yang dicairkan untuk dana CSR. Tolong Pak Agus beritahu pimpinan Pegadaian pusat supaya kedepannya lebih meningkat,” pinta Tohonan.
