www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) memanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP) manajemen PT Pertamina Wilayah I Sumbagut, Selasa (19/10/2021) pukul 14.20 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Membahas besaran Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (PBBMKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut, kalangan legislator justru keheranan data penjualan BBM Pertamina Sumbagut tidak terkoneksi “on the spot” dengan Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut.
BACA LAGI: Banjir Rob Serang Belawan, Ratusan Orang ke DPRDSU Tuntut Pembangunan Tembok Penahan
BACA LAGI: Petugas Rutan Labuhan Deli Amankan Barang Diduga Sabu Dalam Nasi Bungkus
BACA LAGI: Pembebasan PPh UMKM = Dukung Usaha Kecil
BACA LAGI: Petugas Rutan Tanjung Pura Gagalkan Penyelundupan SIM Card di Celah Bungkusan Biskuit
BACA LAGI: Andaliman, Rempah Khas Toba Sumut Jadi Indikasi Geografis
BACA LAGI: 90 Persen UPT Lapas di Sumut Bersih dari Narkoba
Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP gabungan Komisi B/C dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRDSU H Dhody Thahir, SE, MBA dan Ketua Komisi C Benny Sihotang. Tampak anggota Komisi B Sugianto Makmur serta beberapa anggota Komisi C lainnya. Sementara pihak Pertamina Sumbagut diwakili oleh Region Manager Retail Sales I Pierre Janitza Wauran, Staf Humas Agus, Staf Marketing Damba Herfianto dan jajaran. Hadir pula perwakilan BP2RD Sumut Viktor Lumbanraja dan Staf Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Sumut. “Penghitungan PBBMKB kurang transparan dari Pertamina. Padahal kita pernah minta agar Pemprovsu dan Pertamina menggelar rapat 3 bulan sekali membahas PBBMKB. Supaya terbuka, jangan ini saja kerja kita. Agar banyak masuk PAD ke Pemprovsu. Pertamina ini dianggap tak transparan. Khususnya data penjualan BBM di Provinsi Sumut,” cecar Benny saat membuka RDP. Dia menegaskan, BP2RD kerap meminta akses volume data penjualan dari Pertamina. Tujuannya untuk mencocokkan data hitungan penjualan minyak perhari bahkan perbulan. “Kita akan panggil 8 swasta selaku kompetitor Pertamina,” ucapnya.
BACA LAGI: Gaji Pegawai BPS Diusulkan Tinggi, Tapi Jika Data Salah Hukuman Mati
BACA LAGI: Hasilkan Ternak Unggulan, Anggota DPRDSU Gusmiyadi Usulkan Inseminasi
Masalah Klasik
Ketua Komisi B DPRDSU Dhody Thahir menilai, data PBBMKB Pertamina merupakan masalah klasik. Dhody menyarankan Pertamina Sumbagut menyampaikan ke Pertamina pusat terkait urgensi pembangun tangki-tangki baru. “Saya bicara produksi dan pemasaran. Saya lihat perlu keterbukaan aja. Agar kita tahu berapa penjualan BBM Pertamina setiap hari. Tolong diputuskan. Berapa diperoleh Sumut (PBBMKB) setiap tahun dari Pertamina,” selidik Dhody. Ketua FP-Golkar DPRDSU itu pun meyakini impor BBM secara nasional tergolong besar. Jika harga minya dunia naik, Dodhy memastikan supply Pertamina bakal terganggu. “Tiga tahun PBBMKB ke Sumut gak naik-naik. Hanya kisaran Rp. 13, 3 T. Baru tahun ini mau naik Rp. 14 T,” herannya.
BACA LAGI: Banjir Rob Belawan, Ketua PSI Sumut Tanya Janji Kampanye Walikota Medan Bangun Tembok Penahan
Penambahan Tangki Timbun
Menyinggung stok BBM di Sumut, Dhody kembali mengusulkan penambahan pembangunan tangki timbun. “Stok kita berapa ? Jangan hanya di Brandan (tangki timbun). Kalo bisa tangki di Balongan pindah ke Sumut. Jangan lagi muncul alasan soal kapal macet. Masalah klasik itu. Sebenarnya impor kita yang terganggu. Kedepan stok kita sebaiknya tersedia 3 bulan. Kenapa Brandan dan Sibolga yang ada tangki timbun di Sumut ? Tambahlah tangki timbun,” imbaunya, seraya mendukung pemanggilan RDP 8 pihak swasta lain pengelola BBM.
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
DPRDSU Tidak Puas
Sedangkan Sugianto Makmur menyatakan tidak puas mendengar penjelasan manajemen PT Pertamina Sumbagut. “Saya sangat tidak puas. Saya rasa harus ada ujung pertemuan kita. Bila saat ini Pertamina tidak mau menunjukkan niat baiknya membuka data, saya mohon maaf, kita semua punya tanggungjawab. Saya minta skors aja rapat sebelum ada data-data sahih,” cetus Sugianto. Politisi PDIP tersebut menduga, keraguan Pertamina Sumbagut membagi data dilatarbelakangi keterkungkungan regulasi. Menurut dia, BBM yang masuk ke Sumut tidak semuanya dari wilayah Sumut. Sehingga tidak perlu data-data dirahasiakan. “Saya rasa perlu buat Perda. Sebab ada jenis-jenis BBM yang sama namun fungsinya berbeda. Bagaimana kami gak curiga ke bapak dari Pertamina ? Keterangan bapak itu ada data 1 lembar (tidak kami terima). Apa bapak takut kami bawa kemana-mana ? Rapat ini jadi omong kosong kalo tak ada dokumen sahih untuk pembanding,” sindir Sugianto.
BP2RD Akui Data Sepihak
Perwakilan BP2RD Sumut Viktor Lumbanraja berpendapat, hingga kini pihaknya sangat memerlukan akses data penjualan BBMKB di Sumut. “Teriakan kami 1, akses data penjualan. Selama ini hanya rekonsiliasi semu. Data cuma sepihak (dari Pertamina). Perlu tapping box (alat perekam transaksi jual/beli dan distribusi barang) di setiap depo BBM Pertamina. Sehingga kita tahu berapa penjualan walau tanpa hitungan manual. Kita ingin rekonsiliasi (data PBBMKB) dengan Pertamina,” harap Viktor, sembari mensinyalir, terjadi “perselingkuhan” dalam besaran pajak BBMKB sementara BPK tidak pernah mempermasalahkan data tersebut.
BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Raker, Pasar Domba Sumut Dibutuhkan Malaysia, Arab Saudi, Brunei & Singapura
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
BACA LAGI: Perbedaan Harga Sawit Bikin Petani Jual ke Luar, Gandhi Siregar: Negara Dirugikan, Jalan Rusak !
VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan 500 Masker Gratis Terhadap Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Ini Jawaban Pertamina Sumbagut
Sebelumnya, Region Manager Retail Sales I PT Pertamina Sumbagut, Pierre Janitza Wauran, menjelaskan, pembayaran PBBMKB ke Pemprovsu periode 1 Januari 2019 – Agustus 2021 mencapai Rp. 2,33 T. Kemudian distribusi BBM di Sumut per 1 Januari – 31 Agustus 2021 sebesar 2.055 Kilo Liter. Menyahuti soal kelangkaan BBM beberapa hari terakhir, Pierre mengklaim terkendala supply pengiriman kapal sejak 10-17 Oktober 2021 pada Instalasi Medan Grup. “Sehingga dilakukan pengaturan pendistribusian BBM Pertamax di SPBU,” terang Pierre. Dia juga menolak bila Pertamina Sumbagut dikatakan tidak transparan data data penjualan BBM di Sumut. “Tak ada yang kami sembunyikan. Soal data-data, kalo kami keluarkan sembarangan, bisa dipecat kami Pak. Bapak-bapak Dewan boleh lihat dan baca tapi tidak bisa kami bagikan. Kita memang sedang menormalisasi sektor BBM setelah penerapan PPKM,” tepisnya. Hal senada disampaikan Agus selaku Humas PT Pertamina Sumbagut. “Tiap 3 bulan ada rekonsiliasi antara Pertamina Sumbagut dengan BP2RD Sumut,” akunya. (MS/BUD)
